KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM YURISPRUDENSI

Oleh : Hulman Panjaitan, SH. MH 

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

 

Abstract

The Existance of Customary Law in national legal system was finding a important and strategic place and therefore constitutionally recognized in chapter 18 B verse 2 in second changes UUD 1945 with the certain requirements that is as long as the law and these customary law society still alive and in accordance with society development and the principle of NKRI. A confession Customary Law in legal law system can be viewed in various statutory regulation formal and specific pointedly, through the adjudication in court pratices that called with Jurisprudence. In Development history of Jurisprudence within Judicial practice in Indonesia can be seen the presence of common law as a form invention of law what does conducted by a judge against any lawsuit besides was the implementation of common law that living and evolving in the certain common law society environment.

Keywords: Customary Law, Jurisprudence

Pendahuluan

Hukum adat dalam bahasa belanda dikenal dengan adatrecht.A.Suryaman Mustari Pide mengemukakan, nomenklatur adatrecht pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya De Atjehers, menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht yaitu untuk memberi nama pada satu system pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah tersebut secara ilmiah kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia).Menurutnya, adat recht merupakan nomenkaltur yang menunjukkan sebagai suatu system hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia.[1])

Berdasarkan pendapat Ter Haar dalam pidato Dies natalis rechthogeschool – batavia 1937 yang berjudul het adatrecht van nederlandsch indie in wetenchap, pracktijk en onderwijs menyatakan bahwaterlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting,  terdiri dari peraturan desa, dab surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan – keputusan dengan penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja,  artinya bahwa tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenai dari putusan – putusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala – kepala, hakim – hakim, rapat – rapat desa, wali tanah, pejabat – pejabat agama, dan pejabat – pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan   di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan – putusan mana yang langsung tergantung dalam ikatan – ikatan struktural dan nilai – nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain, dan ketentuan timbal balik. [2])

Keberadaan hukum adat dalam system hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis.Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia.

Dalam Seminar Hukum Nasional ke-6 Tahun 1994, dalam Laporan mengenai materi “hukum kebiasaan, ditentukan:

  1. Hukum kebiasaan mengandung dua pandangan :
  2. Dalam arti identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat.
  3. Dalam arti kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (decision maker) sehingga lambat laun menjadi hukum (gewoonte recht, customary recht). Hukum kebiasaan ini bersifat nasional dimulai sejak proklamasi kemerdekaan, terutama dalam bidang hukum tata Negara, hukum kontrak, hukum ekonomi dan sebagainya.
  4. Hukum Kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat [3])

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa pengembangan hukum nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan susunan masyarakat Indonesia.

Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya ditentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1). Dalam Pasal 50 ayat (1)

ditetapkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Rehngena Purba, mengemukakan, hakim mengadili berdasar undang-undang. Tetapi hakim bukan corong dari undang-undang. Hakim harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, apakah itu hukum kebiasaan/hukum adat/atau  hukum tidak tertulis [4]).

Dalam praktik pengadilan, sebelum hakim menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut, hakim berpedoman pada hukum tertulis, jika dalam hukum tertulis  tidak ditemukan penyelesaiannya, maka hakim dapat mencari penyelesaian dalam  hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dimana dalam hukum adat terdapat sebuah hukum yang hidup dimasyarakat dan masyarakat  dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, Sri Sudewi Masychun Sofwan mengemukakan hakim atau pengadilan adalah aparatur negara yang mengetrapkan hukum.Hukum yang berlaku disuatu negara dikenal melalui keputusan-keputusan hakim.Karena mengetrapkan hukum yang berlaku itu bukan silogisme dan seringkali hukum yang tepat dan adil itu harus dicari, maka hukum yang berlaku, sekalipun itu tidak terdapat dalam Undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. [5])

Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.Demikian arti pentingnya putusan hakik dalam pembinaan hukum, betapa pentingnya peranan hakim dalam fungsinya sebagai yang mengetrapkan hukum dan menemukan hukum.

Permasalahan

Permasalahan yang utama dalam pembahasan karya tulis ini adalah berkaitan dengan :

  1. Bagaimanakah eksistensi hukum adat dalam hukum nasional ?.
  2. Bagaimanakah keberadaan hukum adat dalam jurisprudensi menurut sistem peradilan perdata di Indonesia ?

Analisis Pembahasan

Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

Rehngena Purba, mengemukakan, bahwa secara sosiologis, hukum tidak tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai berikut :

– Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum;

– Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis;

– Yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil;

– Untuk menjamin kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun hukum tertulis. Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Dari sudut pandang sejarah dan budaya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini walaupun industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun sebagian besar dari masyarakat indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari – hari.

Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global, hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang ada.Dalam Pasal 18 B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Mengacu kepada hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa ada empat syarat yuridis diberlakukan bagi eksistensi hukum adat, yaitu:

Sepanjang masih hidup

Kita tidak semata – mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat.Selama hukum adat masih berkembang dalam masyarakat sebagai hukum sehari – hari, maka hukum adat ini dapat digunakan hakim sebagai salah satu pertimbangan saat memutuskan perkara atau masalah.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat

Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan kepentingan atas nama “perkembangan masyarakat”. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.Ini berarti, hukum adat harus sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan bukan hukum yang berkembang karena adanya perubahan yang dilakukan oleh sekelompok atau pembangunan ataupun gerakan sosial masyarakat.

Sesuai dengan prinsip NKRI

Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dan tidak mengancam tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diatur dalam undang – undang

Pengertian diatur dalam undang- undang berarti bahwa pengaturan masyarakat hukum adat tidak harus dengan satu undang-undang tersendiri, tetapi dapat diatur dalam suatu undang-undang yang terkait, misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah.Di dalam undang- undang tersebut,di samping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat,juga harus diatur hak-hak masyarakat hukum adat,lembaga yang berwenang menentukan serta bagaimana mekanisme penentuannya. Lihatlah misalnya, Karapatan Anak Nagari (KAN) di Sumatera Barat.

Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku bagi bagian terbesar dari masyarakat Indonesia adalah hukum adat.Ini dibuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak tunduk pada hukum adat, walaupun untuk bidang – bidang tertentu dari hukum adat itu.[6]). Artinya, masyarakat menganggap bahwa hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat.

Apakah hukum adat itu masih hidup ?Apakah kekuatan materil dari aturan hukum adat tersebut masih diakui, dihormati serta dipatuhi.  Kekuatan materil dari aturan-aturan hukum adat tersebut dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut :[7]

  • Apakah struktur dari aturan-aturan hukum adat bersangkutan masih kuat atau sudah banyak mengalami perubahan.
  • Apakah Kepala adat atau pengetua adat/masayarakat hukum adat masih berfungsi dan berperan sebagai petugas hukum adat.
  • Apakah ketetapan/keputusan-keputusan dari kepala Persekutuan Hukum Adat Lembaga Adat dalam penyelesaian masalah hukum adat yang serupa masih sering terjadi.
  • Apakah keputusan-keputusan hukum adat itu (kaidah hukum adat) masih tetap sama dan sesuai dengan system hukum adat.
  • Apakah ketentuan dalam hukum adat itu tidak bertentangan dengan politik hukum nasional atau UU.

Dalam putusan hakim atau jurtisprudensi, kriteria/ukuran ini menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam memberikan suatu putusan apakah hukum adat itu sudah berubah berkembang atau masih tetap seperti hukum adat asli seperti apa yang digambarkan di dalam literatur (doktrin) lama. Hal ini sangat berperan dalam menciut dan berkembangnya hukum adat, oleh karena itu, penelitian terhadap perkembangan hukum adat sebagai hukum yang hidup perlu dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di pengadilan.

Kalau dalam hukum adat juga berlaku secara prespektif , hukum adat menjadi dasar bagi keputusan – keputusan badan – badan peradilan resmi atau peraturan perundang – undangan, yang mengakui hukum adat sebagai dasarnya. Namun, sebaliknya juga membatasi berlakunya hukum adat, misalnya Undang – undang No. 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan undang – Undang Pokok Agraria yang merupakan seperangkat kaidah hukum tertulis yang sah secara yuridis, tetapi masih menjadi pernyataan tentang keefektifannya dalam masyarakat.

Hukum adat masih bersifat deksriptif, karena peraturan dalam hukum adat seperti perundang – undangan yang berlaku secara yuridis formal belum tentu dianggap adil, meskipun hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup.Sebab, ada hukum adat yang diberlakukan secara paksa oleh penguasa adat, ada hukum yang diberlakukan secara kolektiv, ada yang secara sukarela mentaati hukum adat oleh masyarakat.

Hukum Adat Dalam Jurisprudensi Perkara Perdata

Kata Yurisprudensi berasal dari bahasa latinYurisprudentia yang diambil dari kata yuriprudens yang artinya adalah sarjana hukum. Secara umum yurisprudensi berarti peradilan dan secara khusus berarti ajaran hukum yang tersusun dari dan di dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum.[8])

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Di samping itu, yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan.[9])

Henry Pandapotan Panggabean mengemukakan bahwa yuruisprudensi adalah produk suatu sistem hukum yang lahir dari judges as law maker dalam menghadapi penyelesaian penegakan hukum atas particular cases. Diharapkan yurisprudensi sebagai hasil penemuan hukum itu dapat mewujudkan suatu standar hukum untuk pembentukan klasifikasi hukum yang menciptakan suatu kaidah hukum melalui judge made law. [10]) Kewenangan hakim seperti itu menurut Yahya Harahap hanya dapat dilakukan apabila kasus yang bersangkutan berhadapan dengan ketentuan UU yang bersifat umum, abstrak atau bertentangan dengan kepentingan umum. Munculnya peranan hakim sebagai judge made lawakan semakin berkembang akibat arus globalisasi ekonomi dalam kehdupan bangsa Indonesia. Dalam peranannya sebagai judgemade law, Yahya Harahap menyatakan bahwa hakim memiliki otonomi kebebasan dalam menyelenggarakan fungsi peradilan itu. [11])

Sumber utama penemuan hukum aalah peraturan perundang-ndangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin (ajaran) hukum.Dalam system hukum Indonesia, kedudukan peraturan perundang-undangan menempati prioritas utama karena dengan asas legalitas sebagai asas hukum di Indonesia.

Berdasarkan pendapat Ter Haar tentang adat recht sebagaimana diuarikan diatas, hukum adat tersebut lahir berdasarkan sebuah teori keputusan.Hukum adat dapat diartikan sebagai seluruh keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, hakim, pejabat agama dan pejabat desa yang memiliki kewajiban dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya.Keputusan tersebut memiliki nilai kerohanian, nilai – nilai kemasyarakat yang hidup dalam sebuah persekutuan hukum adat.[12])

Hukum adat itu baru mempunyai nilai hukum bilamana ia dilahirkan melalui yurisprudensi karena adanya penetapan tersebut maka kaidah adat memperoleh sanksi hukum untuk dapat dipertahankan melalui pengadilan sebagaimana pendapat Soepomo yang memberikan pengertian bahwa hukum yang timbul karena putusan – putusan hakim. Kedudukan hukum adat dalam yurisprudensi tidak dapat kita temui adanya ketentuan yang tegas oleh karena yurisprudensi di lapangan hukum adat telah merupakan dan membimbing perkembangan hukum adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.Dalam keputusan mengenai hukum adat dalam putusan hakim disebutkan.[13])

  1. Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangan kearah hukum yang bersifat bilateral / parental memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita.
  2. Dalam rangka pembinaan hukum perdata nasional, hendaklah diadakan publikasi yurisprusdensi yang teratur dan tersebar luas.
  3. Dalam hal terdapat pertentangan antara perundang – undang dan hukum adat hendaknya hakim memutuskan berdasarkan undang – undang bijaksana.
  4. Demi terbinanya hukum perdata nasional yang sesuai dengan politik hukum negara kita, diperlukan hakim – hakim yang berorientasi kepada pembinaan hukum.
  5. Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap masyarakat karena itu tiap sengketa hukum hendaklah diusahakan didamaikan.

Berbagai Putusan MARI Tentang Hukum Adat

Keberadaan hukum adat dalam jurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia, dapat dilihat diuraikan sebagai berikut :

Hak Waris Anak dan Pembagiannya

  1. Putusan MARI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang memuat kaidah hukum, Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga di tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan.
  2. Putusan MARI No. 415 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1970 yang memuat kaidah hukum, hukum adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang kea rah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki, perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan sutau yurisprudensi tetap mengenai hukum waris di daerah tersebut;
  3. Putusan MARI No. 182 K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 yang memuat kaidah hukum, tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi dalam hukum adat yang harus diberlakukan adalah hukum adat (jurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini.
  4. Putusan MARI No. 1037 K/Sip/1971 tanggal 19 Februari 1973 yang memuat kaidah hukum, tanah yang bukan merupakan tanah pusaka sebagaimana tersebut dalam bahasa daerah di Tapanuli “Golad” tetapi merupakan tanah garapan dari suami istri dalam perkawinan pertama dan yang dibawa di istri ke dalam perkawinannya kedua setelah suami yang pertama meninggal dunia dan dari perkawinan yang kedua itu tidak ada anak, seluruhnya harus kembali kepada anak, satu-satunya dari perkawinan yang pertama sekalipun anaknya itu seorang perempuan.
  5. Putusan MARI No. 172 K/Sip/1974 tanggal 13 Februari 1975 yang memuat kaidah hukum, apabila seorang pewaris meninggal dunia di kampung Hinako, Kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian harta warisannya, hukum warisan yang dipakai adalah bertitik tolak kepada agama yang dianut si pewaris yang meninggalkanharta warisan tersebut, yakni apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam, maka pembagian warisannya dilakukan menurut hukum Islam dan apabila si pewaris yang meninggal beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut hukum adat.
  6. Putusan MARI No. 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1976 yang memuat kaidah hukum, pembagian warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang mengakui hak wanita sama dengan hak laki-laki dalam hukum warisan (peninggalan warisan ialah ibu Penggugat asal/ibu Tergugat asal meninggal pada zaman Jepang).
  7. Putusan MARI No. 792 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1976 yang memuat kaidah hukum, karena perkawinan antara Tergugat I dengan mendiang Ompusitumindang Sitorus pada bulan Februari 1958 adalah sah, sedangkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dibenarkan karena tidak disetujui oleh “parboru tubu” dan juga Tergugat-Tergugat tidak ada menyelesaikan pemutusan pertalian dengan mendiang Ompu Situmindang Sitorus, maka dengan demikian, anak laki-laki yang dilahirkan oleh Tergugat I termaksud adalah sah keturunan Ompu Situmindang Sitorus.
  8. Putusan MARI No. 313 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 yang memuat kaidah hukum, dalam hal warisan, hukum yang hidupdi Ambon adalah hukum adat dan bukan hukum Islam.
  9. Putusan MARI No. 1589 K/Sip/1974 tanggal 9 Februari 1978 yang memuat kaidah hukum, sesuai dengan yurisprudensi MA, terhadap anak perempuan di Tapanuli juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini, Penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak, mewarisi seluruh harta peninggalan dari bapaknya.
  10. Putusan MARI No. 853 K/Sip/1978 tanggal 29 April 1981 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat, dalam hal keahlian warisan dimungkinkan penggantian tempat.
  11. Putusan MARI No. 459 K/Sip/1982 tanggal 15 Agustus 1983 yang memuat kaidah hukum, anak perempuan adalah ahli waris.

Hak Waris Seorang Janda

  1. Putusan MARI No. 298 K/Sip/1958 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat pada zaman sekarang, janda berhak mewaris atas harta pencaharian suaminya.
  2. Putusan MARI No. 100 K/Sip/1976 yang memuat kaidah hukum, di Kabanjahe, mengingat kepada pertumbuhan masyarakat desa yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita ditambah dengan janda sebagai ahli waris yang telah merupakan jurisprudensi, maka janda berhak mendapat ½ dari harta peninggalan suaminya dan ½ dari harta pencaharian yang merupakan bagian suaminya dibagi sama antara janda dan anak-anak.
  3. Putusan MARI No. 1476 K/Sip/1982 tanggal 19 Juli 1983 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat, meskipun seorang istri nusyud (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapat bagiannya dari barang goni gini (harta seharekat) yang diperolehnya semasa perkawinan.
  4. Putusan MARI No. 1686 K/Pdt/1995 tanggal 29 Juli 1996 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, suami tidak berhak atas harta bawaan istrinya, karena harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan almarhum Musalmah Ahmad istri Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas harta bawaan istrinya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.
  5. Anak Angkat
  6. Putusan MARI No. 210 K/Sip/1973 yang memuat kaidah hukum, bahwa keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif realita keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. tan.
  7. Putusan MARI No. 1461 K/Sip/1974 tanggal 1 Desember 1976 yang memuat kaidah hukum, menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upara “Pemerasan” tersendiri dan penyiaran di Banjar merupakan syarat mutlak.
  8. Putusan MARI No. 912 K/Sip/1975 tanggal 31 Maret 1980 yang memuat kaidah hukum, tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskpiun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan oarng yang bersangku .
  9. Putusan MARI No. 849 K/Sip/1977 tanggal 3 Juli 1980 yang memuat kaidah hukum, dalam perkara ini terbukti ibu kandung Moestirah alm. bersamaan melahirkan dengan Moestirah, tetapi kemudian bayi Moestirah meninggal dan bayi ibu Moestirah (Tergugat I) kemudian diserahkan kepada Moestirah sebagai anak sehingga layak dan adil apabila Tergugat dapat dianggap sebagai anak angkat.
  10. Putusan MARI No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1980 yang memuat kaidah hukum, apakah seorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.
  11. Putusan MARI No. 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, seorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat yaitu diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan.
  12. Putusan MARI No. 3313 K/Pdt/1999 tanggal 30 Agustus 2001 yang memuat kaidah hukum, menurut adat Jawa di Cirebon, seorang anak asuh, yang dipiara/diasuh sejak kecil sampai remaja dan ikut membantu bekerja dalam usaha restaurant “Warung Ayam Bahagia” milik orang yang memelihara anak tersebut, dan mereka tidak ada niatan untuk mengambil anak asuh tersebut sebagai anak angkatnya, maka menurut hukum waris adat, anak asuh ini bukan ahli waris dari orang yang memeliharanya, sehingga ia, anak asuh tersebut tidak berhak mewarisi baik harta asal maupun harta gono gini (harta bersama) dari orang yang memeliharanya. Karena orang yang memelihara anak asuh tersebut tidak mempunyai anak kandung atau anak angkat, maka ahli warisnya adalah saudara-saudaranya sedarah kesamping dari orang yang memiliki harta asal dan harta gono gini tersebut setalh ia meninggal dunia.
  13. Putusan MARI No. 416 K/Sip/1968 tanggal 4 Januari 1969 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, ia hanya dapat memperoleh pemberian atau hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.
  14. Putusan MARI No. 679 K/Sip/1968 tanggal 24 Desember 1969 yang memuat kaidah hukum, anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping.
  15. Putusan MARI No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat yang berlaku seseorang anak angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.
  16. Putusan MARI No. 997 K/Sip/1972 yang memuat kaidah hukum, anak angkat berhak atas harta gono gini dan juga berhak atas harta bawaan dari orang tua angkatnya. Sikap ini dikuatkan oleh putusan No. 1002 K/Sip/1976 yang mengatakan janda dan anak angkat berhak mewarisi harta gono gini sedangkan harta gawan kembali ke asal.
  17. Putusan MARI No. 2866 K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989 yang memuat kaidah hukum, tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Shingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya.

Hak Atas Tanah

  1. Putusan MARI No. 1704 K/Sip/1981tanggal 11 Maret 1982 yang memuat kaidah hukum, bahwa dalam hukum adat dengan dibukanya tanah oleh masyarakat hukum adat, kemudian mengusahakannya (yang oleh UUPA disebut hak pakai) dan dengan melalui proses pertumbuhan yang memakan waktu, tenaga dan modal maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik orang yang bersangkutan.
  2. Putusan MARI No. 3648 K/Pdt/1985 tanggal 19 Agustus 1987 yang memuat kaidah hukum, berdasarkan hukum adat, untuk menentukan kepemilikan tanah diperlukan bukti tambahan yaitu makam orang pemula/orang yang membuka tanah diatas tanah sengketa sebagai penentu dahulu orang yang menguasai tanah tersebut.
  3. Putusan MARI No. 1685 K/Sip/1978 tanggal 28 Februari 1981 yang memuat kaidah hukum, perjanjian sewa menyebut tersebut ada dalam suasana hukum adat dimana pihak-pihak adalah orang Indonesia asli dan tanah sengketa ada di Ujung Berung, dasar pemikiran KUHPErdata (BW) harus dihilangkan menurut hukum adat dalam hal ini lebih dititik beratkan pada kepatutan/kepantasan.
  4. Putusan MARI No. 3663 K/Pdt/1985 tanggal 15 Juli 1989 yang memuat kaidah hukum, berdasarkan hukum adat yang hidup di daerah Manggarai (Ruteng/Kupang), pesta radang adalah merupakan legitimasi dari hak seseorang atas sebidang tanah lingko yang masih melembaga.
  5. Putusan MARI No. 1564 K/Pdt/1986 tanggal 15 Oktober 1987 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat Blang Mameh, Lhokseumawe, salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas tanah adalah harus ada hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya dalam arti setelah diperolehnya (baik dengan cara penebangan hutan maupun pembagian tanah oleh keuchik/kepala Desa) tanah tersebut harus dikerjakannya, ditanami setidak-tidaknya diberi batas/pagar.

Hak Komunal/Ulayat

  1. Putusan MARI No. 968 K/Sip/1975 tanggal 14 September 1976 yang memuat kaidah hukum, yang berhak atas dusun dati adalah keturunan patrilineal.
  2. Putusan MARI No. 1675 K/Sip/1982 tanggal 30 Januari 1984 yang memuat kaidah hukum, penguasaan tanah hak ulayat di daerah Ende, apabila telah diperkuat oleh saksi-skasi, surat-surat penegasan hak milik dari Gunernur, surat-surat pernyataan memperkuat pendirian atas penguasaan tanah ulayat Rimba Gega dimana ia telah menyelenggarakan upacara sendiri tanpa menunggu perintah dari Mesalaki Sekeria adalah sah menurut hukum.
  3. Putusan MARI No. 641 K/Pdt/1985 tanggal 11 Agustus 1986 yang memuat kaidah hukum, tanah persekutuan hukum (ulayat) tidak dapat diwarisi dan dikuasai oleh orang perseorangan tetapi hanya dapat dikuasai/diwarisi oleh masyarakat.

Asas Pemisahan Horizontal

  1. Putusan MARI No. 2339 K/Sip/1982 tanggal 25 Mei 1983 yang memuat kaidah hukum, menurut UUPA, pasal 5, bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti dapat diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal).
  2. Putusan MARI No. 2 K/Sip/1983 tanggal 23 Juni 1988 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat, pemilik tanah tidak selalu menjadi pemilik tanaman yang ada diatasnya.
  3. Peralihan Hak
  4. Putusan MARI No. 475 K/Sip/1970 tanggal 3 Juni 1970 yang memuat kaidah hukum, jual beli menurut hukum adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya.
  5. Putusan MARI No. 380 K/Sip/1975tanggal 15 April 1976 yang memuat kaidah hukum, untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang.
  6. Putusan MARI No. 2992 K/Pdt/1984 tanggal 8 Nopember 1985 yang memuat kaidah hukum, menurut hukum adat di daerah Aceh Utara, penguasaan tanah berdasarkan penyerahan oleh pemiliknya dalam suasana damai disaksikan oleh Keuchik (kepala Kampung), Kepala Mukmin, Aisten Wedana adalah sah menurut hukum.
  7. Putusan MARI No. 492 K/Pdt/1985 tanggal 31 Januari 1989 yang memuat kaidah hukum, secara adat kebiasaan yang berlaku untuk adanya suatu perbuatan jual beli yang sah diharuskan adanya dua hal yakni terang dan tunai.

Hibah

  1. Putusan MARI No. 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang memuat kaidah hukum, penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahliwaris-ahliwarisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan perikeadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah Priangan.
  2. Putusan MARI No. 123 K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970 yang memuat kaidah hukum, hukum adat di Bali tidak melarang adanya penghibahan antara suami istri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka.
  3. Putusan MARI No. 528 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1972 yang memuat kaidah hukum, di Tapanuli Selatan terdapat Lembaga Holong Ate yaitu pemberian sebagian dari harta warisan menurut rasa keadilan anak perempuan apabila seorang meninggal dunia tanpa keturunan anak lelaki.
  4. Putusan MARI No. 4 K/Sip/1983 tanggal 5 Juli 1983 yang memuat kaidah hukum, berdasarkan hukum adat Jawa Tengah, pemberian kepada anak (ahli waris) tidak boleh merugikan ahli waris lainnya dan karenanya segala pemberian harus diperhitungkan pada waktu pembagian warisan.

Lembaga Kadaluarsa

  1. Putusan MARI No. 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 yang memuat kaidah hukum, dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik oleh tanah tidak dihapus.
  2. Putusan MARI No. 3314 K/Pdt/1991tanggal 28 Nopember 1992yang memuat kaidah hukum, apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa.

Penyelesaian Sengketa

  1. Putusan MARI No. 436 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum, keputusan adat perdamaian desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim PN dapat menyimpang dari keputusan tersebut.
  2. Putusan MARI No. 1377 K/Sip/1978 tanggal 30 April 1981 yang memuat kaidah hukum, Pengadilan Negeri tidak terikat kepada putusan adat desa dan Parenge (Kepala Distrik).

Penutup

Dari uraian diatas, beberapa kesimpulan dapat diuraikan berikut ini.

  1. Keberadaan hukum adat dalam system hukum nasional mendapat tempat dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 dengan syarat-syarat tertentu yaitu sepanjang hukum dan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang.
  2. Keberadaan hukum adat dalam jurisprudensi melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata diakui sebagai suatu cara dalam bentuk penemuan hukum atau pembentukan hukum oleh hakim (judge made law) serta penerapan ketentuan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu.

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-udang dalam system peradilan di Indonesia, khususnya the living lawa by judge (judge made law) harus benar-benar memperhatikan keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat sehingga keberadaanya sesuai konstitusi dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 1978.Alumni FH-USU, Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Bunga Rampai Karya Tulis Alumni FH USU),
  2. Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Seminar Nasional VI, tanggal 25-29 Juli 1994 di Jakarta, 1994.
  3. Hadikusuma Hilman, Peradilan Adat di Indonesia. Miswar, Jakarta, 1989.
  4. Muhammad Bushar, Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
  5. Mertokusumo Sudikno, Sejarah Peradilan dan Perundang – Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Liberti, Yogyakarta, 1983.
  6. Nurtjahjo Hendra dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
  7. Panjaitan Hulman, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Kencana, Jakarta, 20114.
  8. Panggabean Henry Pandapotan, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2012.
  9. Sudewi Sri Masychun Sofwan, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata, Laporan Penataran (Upgrading) Pengajar Hukum Adat Fakultas Hukum se Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, bagian pertama dan Kedua Proyek Pelita PPPT UGM Yogyakarta, 1977-1978.
  10. Soekamto Soerjono, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Kurnia Esa, Jakarta, 1982.
  11. Suryaman A. Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, Kencana, Jakarta, 2014.

 

[1] A. Suryaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 1-2.

[2] Bushar Muhammad, Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, halaman 1.

[3] Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Seminar Nasional VI, tanggal 25-29 Juli 1994 di Jakarta, 1994, halaman 14-15.

[4]Alumni FH-USU, Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Bunga Rampai Karya Tulis Alumni FH USU), 2012, halaman 341.

[5]Sri Sudewi Masychun Sofwan, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata, Laporan Penataran (Upgrading) Pengajar Hukum Adat Fakultas Hukum se Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, bagian pertama dan Kedua Proyek Pelita PPPT UGM Yogyakarta, 1977-1978, halaman 3.

[6]Soejono Soekanto,Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, halaman 13.

[7]Alumni FH-USU, op. cit, halaman 343.

[8]Hilman Hadikusuma, Peradilan Adat di Indonesia. Miswar, Jakarta, 1989,  halaman 35.

[9] Sudikno Mertokusumo,Sejarah Peradilan dan Perundang – Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Liberti, Yogyakarta, 1983, halaman 179

[10]Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2012, halaman 205-206.

[11] Loccit

[12] Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, halaman 10

[13]Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung: 1978, halaman 130 .

1 Comment

Leave a Reply to sarayati Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.